Kami percaya bahwa dengan mencabut larangan ini, kami dapat membuka jalan untuk dialog yang lebih inklusif dan demokratis," ujarnya.

Namun, beberapa aktivis HAM dan kelompok masyarakat sipil lainnya menyatakan kekhawatiran mereka terhadap keputusan tersebut. 

Mereka khawatir kembalinya Jamaat-e-Islami ke kancah politik nasional menjadi ancaman untuk kemajuan yang telah dicapai dalam memperkuat nilai-nilai sekuler dan pluralisme di Bangladesh.

Baca Juga: WNI Korban Kerusuhan di Bangladesh Tiba, Dimakamkan di Semarang

Partai Jamaat-e-Islami sendiri telah menyatakan untuk berkomitmen dan berpartisipasi dalam proses politik secara damai dan demokratis. 

Kami siap untuk berkontribusi pada pembangunan negara dan akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat Bangladesh," kata Shafiqur Rahman, salah satu pimpinan partai.

Dengan adanya Jamaat-e-Islami kembali ke panggung politik, diperkirakan akan ada dinamika baru menjelang pemilihan umum yang akan mendatang. 

Baca Juga: Spanyol Sumbangkan 20 Persen Stok Vaksin Mpox: Wabah Cacar Monyet di Afrika Makin Ngeri!

Banyak pihak yang memantau partai ini nanti akan mampu mengumpulkan kembali dukungan di tengah masyarakat yang semakin terpecah dalam pandangan politik dan agama.

Pencabutan larangan ini juga diprediksi akan memiliki dampak internasional, terutama dalam hubungan Bangladesh dengan negara-negara yang fokus pada isu hak asasi manusia dan demokrasi. 

Pengamat politik regional juga akan terus memantau bagaimana perubahan ini mempengaruhi stabilitas politik di Bangladesh dan wilayah sekitarnya.

Sampai saat ini, belum ada respons resmi dari partai oposisi utama, Liga Awami, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sheikh Hasina.