Demo Besar di Bangladesh Telan Puluhan Korban Jiwa, WNI Dipastikan Selamat
- Penulis : Maulana
- Sabtu, 20 Juli 2024 11:55 WIB
COSMOABC.COM - Terjadi demonstrasi besar di Bangladesh yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri (PNS) di negara itu hingga menyebabkan puluhan korban jiwa.
Beruntung, Kementerian Luar Negeri RI memastikan bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Bangladesh aman.
Menurut Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha, Kedutaan Besar RI di Dhaka terus memantau dengan cermat situasi keamanan di Bangladesh selama demonstrasi tersebut.
Baca Juga: Denny JA: Kebudayaan Arab saat ini tertinggal jauh dalam ilmu pengetahuan dan demokrasi
“KBRI Dhaka telah menjalin kontak dengan para WNI di Bangladesh. Hingga saat ini, kondisi mereka tetap aman dan selamat,” kata Judha dalam pesan singkatnya, dikutip dari ANTARA.
Perwakilan RI di Bangladesh telah menyampaikan imbauan kepada komunitas WNI untuk terus waspada dan menjaga keselamatan diri, terutama karena demonstrasi tersebut berdampak pada akses transportasi umum dan komunikasi, serta telah mengakibatkan korban jiwa.
WNI juga diminta menghindari kerumunan massa, mematuhi arahan otoritas setempat, dan segera menghubungi KBRI apabila menghadapi kegawatan.
Baca Juga: Menteri Pendidikan Jerman Tolak Mundur Usai Tak Dukung Demo Bela Palestina di Kampus
Saat ini menurut data lapor diri KBRI Dhaka, WNI yang menetap di Bangladesh berjumlah 563 orang.
“Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor situasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi keselamatan WNI,” kata Judha.
Seperti diketahui, kepolisian Bangladesh sebelumnya melaporkan bahwa jumlah korban jiwa akibat protes mahasiswa terhadap sistem kuota penerimaan PNS bertambah menjadi 39 orang, sebagian besar di Ibu Kota Dhaka.
Baca Juga: Bareng Eka Budianta, Satupena Akan Diskusi soal Sastra, Demokrasi dan Lingkungan Kebudayaan
Demi mencegah protes meluas, pemerintah Bangladesh pada Kamis 18 Juli 2024 memutus layanan internet seluler dan konektivitas pita lebar (broadband), serta membatasi akses media sosial.
Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu kian panas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh oleh pemerintah. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan universitas.
Dalam sistem rekrutmen pegawai negeri Bangladesh, sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan PNS diperuntukkan bagi kalangan putra dan cucu para pejuang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971.***