Selain itu, Jokowi juga mendorong investasi asing dengan membuka sektor-sektor strategis yang sebelumnya tertutup atau terbatas bagi investor asing, seperti sektor infrastruktur dan teknologi. 

Kebijakan ini berhasil meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia, memperkuat infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Meski ada peningkatan yang signifikan, terdapat beberapa kelemahan dalam kebijakan ekonomi Jokowi yang tercermin dalam Indeks Kebebasan Ekonomi. 

Baca Juga: Hasil Riset LSI Denny JA: Warganet Khawatir Dampak Negatif Judi Online terhadap Keuangan dan Masalah Sosial Lainnya 

Salah satunya adalah birokrasi yang masih lambat dan kompleks juga menjadi tantangan bagi pelaku bisnis, terutama di tingkat lokal. 

Meskipun OSS telah membantu menyederhanakan proses perizinan, beberapa regulasi di tingkat daerah masih menjadi hambatan bagi investasi dan pertumbuhan usaha, yang pada akhirnya mempengaruhi skor kebebasan ekonomi.

-000-

Baca Juga: LSI Denny JA: Berhasil atau Gagal Jokowi Selama 10 Tahun Menjadi Presiden Indonesia?

Berdasarkan analisis Indeks Kebebasan Ekonomi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, dapat disimpulkan bahwa Jokowi berhasil meningkatkan kebebasan ekonomi di Indonesia. 

Meski demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal pengurangan ketergantungan pada pengeluaran publik dan penyederhanaan birokrasi di pusat dan tingkat daerah. 

Jika reformasi ini dipertahankan dan diperdalam, Indonesia tidak hanya akan memperkuat pijakan ekonominya di kawasan, tetapi juga membuktikan diri sebagai negara yang mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip kebebasan pasar global. 

Baca Juga: LSI Denny JA: Rapor Biru 10 Tahun Jokowi untuk Indeks Kemajuan Sosial 

Masa depan yang lebih stabil dan inklusif pun menjadi kemungkinan nyata, seiring kebijakan yang berakar pada keterbukaan dan efisiensi terus berkembang.*