Indeks Kebebasan Ekonomi diukur oleh The Heritage Foundation, sebuah lembaga think tank terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat. 

Lembaga ini telah mempublikasikan laporan tahunan tentang kebebasan ekonomi sejak 1995, yang mencakup evaluasi terhadap lebih dari 180 negara di seluruh dunia. 

Data yang digunakan oleh The Heritage Foundation berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, termasuk laporan resmi pemerintah, data dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), serta berbagai survei bisnis.

Baca Juga: Hasil Riset LSI Denny JA: Warganet Khawatir Dampak Negatif Judi Online terhadap Keuangan dan Masalah Sosial Lainnya 

The Heritage Foundation menggunakan metodologi yang transparan dan konsisten untuk mengukur empat pilar utama kebebasan ekonomi, yaitu *Rule of Law* (hukum dan hak properti), *Government Size* (pengeluaran pemerintah, perpajakan), *Regulatory Efficiency* (efisiensi regulasi), dan *Open Markets* (pasar terbuka). 

Kredibilitas The Heritage Foundation sebagai lembaga pengukur diperkuat oleh pengakuan luas dari para ekonom dan analis di seluruh dunia.

### Komponen yang Diukur dalam Indeks Kebebasan Ekonomi

Baca Juga: LSI Denny JA: Berhasil atau Gagal Jokowi Selama 10 Tahun Menjadi Presiden Indonesia?

Indeks Kebebasan Ekonomi terdiri dari empat pilar utama yang masing-masing memiliki beberapa indikator:

1. *Rule of Law*: Mengukur perlindungan hak milik, integritas hukum, dan ketegasan dalam penegakan hukum. 

Negara yang memiliki sistem hukum yang kuat cenderung memiliki kebebasan ekonomi yang lebih tinggi karena adanya perlindungan yang baik terhadap hak milik individu dan kontrak bisnis.  

Baca Juga: LSI Denny JA: Rapor Biru 10 Tahun Jokowi untuk Indeks Kemajuan Sosial 

2. *Government Size*: Mengukur seberapa besar peran pemerintah dalam ekonomi, terutama terkait dengan pengeluaran publik dan tingkat perpajakan. Semakin besar peran pemerintah dalam pengaturan ekonomi, semakin rendah kebebasan ekonomi.