Rencana ini disusun tanpa konsultasi penuh dengan Palestina dan cenderung menguntungkan Israel, termasuk pengakuan aneksasi sebagian Tepi Barat oleh Israel dan pemberian hak-hak keamanan yang lebih besar kepada Israel. 

Palestina menolak rencana ini, karena dianggap tidak adil dan mengabaikan aspirasi mereka untuk memiliki negara merdeka.

Trump juga menggalang normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab melalui Abraham Accords, seperti dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Meskipun langkah ini dipandang sebagai pencapaian diplomatik besar bagi kawasan tersebut, Palestina merasa dikhianati oleh negara-negara Arab yang selama ini mendukung aspirasi mereka.

Secara keseluruhan, kebijakan Trump terhadap konflik Palestina-Israel lebih banyak menguntungkan posisi Israel dan kurang mendukung upaya untuk mencapai solusi dua negara yang seimbang.

Pandangan Trump ini didorong oleh pendekatan pro-Israel yang kuat, yang bertujuan mempererat hubungan AS-Israel dan membawa stabilitas di kawasan melalui normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab. 

Namun, kebijakan ini mengundang kritik karena dianggap mengesampingkan hak-hak Palestina dan memperburuk ketegangan di kawasan tersebut.

Hal ini patut menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Dalam pidato pelantikannya di gedung MPR/DPR Senayan, 20 Oktober lalu, Prabowo menegaskan dukungannya pada kemerdekaan Palestina.

Maka Indonesia perlu menggabungkan kekuatan dalam forum-forum internasional, untuk lebih keras memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yang saat ini menghadapi kondisi kritis akibat aksi genosida yang brutal oleh pasukan pendudukan Israel. ***

Satrio Arismunandar adalah wartawan senior. Pada 1990-an aktif meliput di kawasan Timur Tengah untuk Harian Kompas, antara lain ke: Jalur Gaza dan Tepi Barat (Palestina), Israel, Yordania, Irak, Iran, Mesir, dan Libya._