Namun, prioritas tinggi pada infrastruktur dan ekonomi ini mengorbankan beberapa aspek lainnya, seperti isu lingkungan hidup dan politik oposisi, yang berperan dalam penurunan skor Indeks Demokrasi.

-000-

Alasan kedua: Komitmen yang Kuat pada Stabilitas dan Penegakan Hukum

Baca Juga: LSI Denny JA: Rapor Biru 10 Tahun Jokowi untuk Indeks Kemajuan Sosial 

Selama 10 tahun, Jokowi juga fokus pada stabilitas politik dan penegakan hukum sebagai pilar utama. Komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional, namun punya resiko mengorbankan aspek demokrasi.

Hal ini berdampak pada:

Indeks Demokrasi: Dalam upaya menjaga stabilitas, manuver politik aktor pemerintahan membuat DPR dan partai politik tak lagi mampu menjadi suara pengimbang kebijakan presiden.

Baca Juga: LSI Denny JA: Kebebasan Ekonomi Indonesia dalam 10 Tahun di Era Jokowi Berbuah Positif 

Manuver ini meredam demokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi aspirasi publik dan kritik konstruktif.

Memang manuver politik tersebut menjaga kestabilan pemerintahan, namun memberi nilai negatif pada Indeks Demokrasi.

Indeks Korupsi (Netral): Meskipun ada upaya penegakan hukum, tapi pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum signifikan.

Baca Juga: LSI Denny JA: Ekonomi Indonesia Naik Peringkat Dunia Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi 

Kebijakan reformasi birokrasi yang lambat dan pemberantasan korupsi yang inkonsisten menghasilkan rapor netral di Indeks Korupsi.