COSMOABC.COM - Korea Selatan pada Senin, 9 Desember 2024 memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Presiden Yoon Suk Yeol di tengah krisis politik yang dipicu oleh upaya darurat militer yang gagal.

Menurut laporan lembaga penyiaran nasional Korsel, KBS, Kementerian Kehakiman negara itu mengeluarkan larangan tersebut atas permintaan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi.

Yoon sedang diselidiki atas dugaan pengkhianatan, pemberontakan, makar, dan penyalahgunaan kekuasaan setelah mayoritas anggota parlemen menolak deklarasi darurat militernya pekan lalu.

Baca Juga: Mantan Menhan Korsel Tiba-Tiba Ditangkap usai Berperan dalam Deklarasi Darurat Militer

Meski demikian, Yoon lolos dari mosi pemakzulan terkait tindakannya tersebut.

"Pengumpulan materi yang diperlukan adalah prioritas utama. Kami memutuskan berdasarkan tinjauan komprehensif, termasuk kemungkinan dia akan meninggalkan negara ini," ujar seorang pejabat kepolisian dalam konferensi pers.

Pihak berwenang juga mempertimbangkan semua opsi, termasuk memeriksa Presiden Yoon dan kemungkinan penahanannya.

Baca Juga: Kepala Pasukan Khusus Korsel Sebut Prajuritnya Jadi Korban Eks Menhan usai Darurat Militer 

Setidaknya ada 11 orang yang telah diidentifikasi oleh polisi untuk penyelidikan kasus ini, termasuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min, mantan Komandan Komando Kontraintelijen Letnan Jenderal Yeo In-hyung, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su, yang sempat ditunjuk sebagai komandan darurat militer dalam periode singkat tersebut.

Larangan bepergian juga diberlakukan terhadap mereka. Mantan Menteri Pertahanan Kim telah ditahan.

Ketua partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Han Dong-hoon, berjanji untuk meminimalkan dampak dari deklarasi darurat militer Yoon yang gagal dengan mendukung kepergiannya secara tertib dan lebih awal.

Han menekankan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan Yoon mengundurkan diri.