Pol - 11 Jan 2023 JAKARTA - Profesor Valina Singka Subekti berpendapat bahwa pemilu proporsional tertutup mencegah politik transaksional dan karenanya lebih baik daripada pemilu proporsional terbuka. menjelaskan banyak alasan. "Perlu dipertimbangkan untuk merancang kembali desain sistem Pemilu yang mampu memperkuat Presidensialisme pada satu sisi dan kualitas demokrasi Indonesia pada sisi lainnya," kata Valina Singka Subekti. Hal itu disampaikannya dalam kuliah ilmiah yang disampaikan pada Sabtu, 12 Oktober 2019 di Aula Imeri UI sebagai guru besar tetap ilmu politik. Judul pidato pengukuhan adalah “Sistem Pemilu dan Penguatan Sistem Presidensial Pasca Pemilu Serentak Tahun 2019”. Valina Singka menyebutkan beberapa alasan. Pertama, sistem pemilu harus mampu meningkatkan keterwakilan dan akuntabilitas legislator Demokrat. Kedua, sistem pemilu harus mampu menghasilkan sistem kepartaian dengan jumlah partai yang sesuai. Ketiga, sistem pemilu harus mudah dan murah untuk diterapkan, serta mampu memutus belenggu praktik politik transaksional. "Sistem pemilu saat ini yang berpusat pada calon atau 'candidacy centered' perlu direkayasa kembali menjadi sistem pemilu yang berpusat pada partai atau 'party centered'. Sistem pemilu proporsional tertutup dapat dipertimbangkan kembali sebagai salah satu alternatif untuk digunakan dalam pemilu serentak 2024," Gagasan Profesor Valina Singka adalah sistem pemilu proporsional tertutup dengan desain sebagai berikut: (1) memperketat persyaratan partai politik peserta pemilu. (2) memperkecil besaran daerah pemilihan dan alokasi kursi dari 3-12 menjadi 3-8. (3) meningkatkan ambang batas parlemen 5%. "Pengalaman negara-negara Amerika Latin seperti Mexico, Brazil dan Argentina yang juga adalah presidensialisme multipartai, pemilu serentak dengan sistem pemilu mengadopsi besaran dapil dan alokasi kursi yang lebih sedikit mampu mengurangi jumlah partai di parlemen. Usulan desain sistem pemilu di atas tetap dengan melaksanakan kerangka penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak. Adapun gagasan tersebut merupakan gagasan awal yang perlu dibahas lebih lanjut oleh semua pemangku kepentingan atau stakeholders pemilu," beber Valina Singka. Rekayasa sistem pemilu diharapkan dapat membuat partai politik menjadi kuat, ambisius dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintahan presidensial menjadi lebih efisien. "Di samping itu pemilu serentak perlu didukung penguatan aspek teknis penyelenggaraan dengan mengadopsi e-counting atau e-recap dalam proses penghitungan suara supaya pemilu serentak lebih jurdil serta untuk mengurangi praktek vote buying dan vote trading yg marak berlangsung di pemilu 2014 dan 2019," tegas Valina Singka. Valina sendiri juga mengajar dari tahun 1987 di UI. Pernah menjadi anggota KPU di tahun 2004-2007. Dan menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di tahun 2012-2017. (Ch, Dtk, Pol)