COSMOABC.COM - Rusia dan Korea Utara (Korut) pada Rabu sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif. Perjanjian itu akan menjadi dasar kerja sama bilateral di masa depan, menurut Kremlin.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) Kim Jong-un menandatangani dokumen tersebut setelah beberapa putaran pembicaraan, kata Kremlin dalam sebuah pernyataan.

"Tahun lalu, sebagai hasil dari kunjungan Anda ke Rusia, kami telah membuat kemajuan signifikan dalam membangun hubungan antarnegara. Dan hari ini, dokumen fundamental baru telah disiapkan, yang akan menjadi dasar hubungan kita untuk jangka panjang," kata presiden Rusia tersebut terkait perjanjian itu.

Baca Juga: PBB Desak Korea Utara Akhiri Isolasi Diri dari Dunia Luar

Putin mengenang bahwa persahabatan Rusia-Korea terbentuk di tengah kesulitan, khususnya pada 1945, ketika tentara Soviet bertempur "bahu membahu" dengan patriot Korea untuk membebaskan Korea dari penjajah Jepang.

Selama perang Korea pada 1950-1953, pilot Soviet menerbangkan puluhan ribu misi tempur untuk mendukung tentara Korut.

"Sejauh yang saya tahu, program hari ini meliputi peletakan karangan bunga di Monumen Pembebasan Korea. Para pendahulu kita telah memberikan dasar yang kuat bagi pembangunan hubungan kita saat ini," katanya.

Baca Juga: Rusia Tarik Kapal Perangnya dari Kuba

Sebelumnya pada Senin, ajudan presiden Rusia Yury Ushakov mengatakan dokumen baru tersebut akan menggantikan beberapa perjanjian sebelumnya, termasuk Perjanjian Persahabatan dan Bantuan Bersama Tahun 1961, Perjanjian Persahabatan dan Hubungan Bertetangga Baik dalam Kerja Sama Tahun 2000, dan deklarasi Moskow dan Pyongyang pada 2000 dan 2001.

Menurut Ushakov, perjanjian baru tersebut akan mencerminkan perubahan signifikan dalam lanskap geopolitik dan hubungan bilateral antara Rusia dan Korut.

Ushakov menekankan bahwa dokumen tersebut akan mematuhi semua prinsip dasar hukum internasional, tidak akan bersifat konfrontatif dan tidak akan ditujukan untuk melawan negara mana pun, tetapi untuk memastikan stabilitas yang lebih besar di kawasan Asia Timur Laut.***