COSMOABC.COM - Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, mengumpulkan anggota Kelompok Negara Berkembang D-8 untuk mengejar empat prioritas dalam menanggapi penderitaan rakyat Palestina. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra), yang dikeluarkan di Putrajaya, Minggu, prioritas pertama yang Menlu Malaysia sampaikan dalam pertemuan luar biasa dewan menteri luar negeri Kelompok Negara Berkembang D-8 membahas situasi di Gaza yang berlangsung di Istanbul, Turki, pada Sabtu (8/6) itu, yakni untuk secara kolektif mendukung seruan gencatan senjata permanen dan efektif, termasuk proposal tiga fase yang baru-baru ini diumumkan Amerika Serikat. Prioritas kedua, ia mengatakan tidak memberikan bantuan atau pendampingan kepada Israel termasuk transaksi ekonomi apapun yang berkontribusi terhadap pembiayaan militer Israel, dan penduduk ilegal di tanah Palestina. Selanjutnya prioritas bantuan ketiga, ujar dia, yakni meningkatkan kemanusiaan, dan memastikan akses yang aman dan tanpa hambatan untuk memperkenalkan bantuan ke Palestina. Menurut kementerian tersebut, mengakses Gaza melalui darat dan laut dan memobilisasi bantuan kemanusiaan menjadi tantangan yang harus melibatkan kerja sama dengan negara tetangga dan organisasi internasional. Prioritas keempat, yakni membangun dan memformalisasi kolaborasi antara negara-negara anggota Kelompok Negara Berkembang D-8 dengan Palestina, dengan tujuan untuk meningkatkan penghidupan dan pembangunan sosial-ekonomi rakyat Palestina, termasuk rekonstruksi negara, sejalan dengan Pasal 19 Piagam D-8. Yang, menurut dia, dapat dilaksanakan dengan kesepakatan oleh pihak rakyat Palestina. Malaysia, ujar Mohamad, percaya negara-negara D-8 memainkan peran penting untuk berkontribusi dan memberikan solusi, terkait kekerasan yang sedang terjadi terhadap Palestina. Penderitaan Palestina lebih dari sekedar posisi kebijakan, itu adalah cermin dari hati nurani kolektif yang menjadi ukuran kemanusiaan. Malaysia dan negara-negara anggota D-8 lainnya bersama-sama menyatakan solidaritas dan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mencari solusi krisis di Gaza, yang dituangkan dalam Deklarasi Pertemuan Darurat yang telah disetujui.***