COS - 15 Agustus 2023 Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) menyerukan pertanggungjawaban atas kematian ratusan orang yang terbunuh dalam peristiwa 10 tahun lalu, Senin (14/8/2023).  Pasukan keamanan Mesir membubarkan protes terhadap penggulingan presiden pertama yang terpilih secara demokratis di negara itu Mohamed Mursi. Peningkatan tindakan tegas terhadap mereka yang mendukung pemimpin Ikhwanul Muslimin ditandai dengan pembebasan aksi Rabaa al-Adawiya di Kairo pada 14 Agustus 2013.  Tindakan keras kemudian menjadi lebih luas untuk mencakup aktivis dan politisi dari berbagai cabang politik. Lebih dari 800 orang tewas dalam penyerbuan Rabaa al-Adawiya, menurut kelompok HAM.  Salah satu dari dua alun-alun di ibu kota digunakan sebagai tempat para pengunjuk rasa berkemah selama berminggu-minggu. Menurut keterangan pemerintah, pasukan keamanan menanggapi serangan pengunjuk rasa bersenjata setelah meminta mereka untuk meninggalkan demonstrasi dengan cara yang damai.  Pada 2018, persidangan massal dilakukan terhadap ratusan orang yang dituduh terlibat dalam protes tersebut; banyak dari mereka menerima hukuman mati atau hukuman penjara yang lama. "Otoritas Mesir telah gagal selama satu dekade untuk meminta pertanggungjawaban siapa pun atas pembunuhan massal terbesar dalam sejarah modern Mesir," kata Human Rights Watch dalam sebuah pernyataan. "Negara-negara yang berpengaruh di Mesir harus menggemakan tuntutan para penyintas, keluarga korban, dan pembela hak asasi manusia untuk kebenaran, keadilan, dan reparasi," ujar keterangan Amnesty International. Inisiatif Mesir untuk Hak Pribadi (EIPR) menyatakan bahwa telah memperoleh informasi dari penyelidikan resmi yang hanya ringkasan eksekutifnya yang dipublikasikan.  Laporan tersebut menunjukkan bahwa pihak berwenang telah mempertimbangkan metode yang kurang mematikan untuk membubarkan tindakan tersebut. Abdel Fattah al-Sisi, yang menjadi presiden pada tahun 2014 dan bertanggung jawab atas pemecatan Mursi sebagai panglima militer Presiden Mesir saat ini menyatakan bahwa tindakan keamanan yang diambil pada saat itu adalah perlu untuk menstabilkan Mesir. Angka resmi mencatat 618 warga sipil dan 9 personel keamanan tewas dalam pembubaran Rabaa, tetapi EIPR menyatakan bahwa angka ini hanya mencakup jenazah yang diambil oleh otoritas forensik negara. “Yang kami tuntut saat ini adalah akuntabilitas. Tanggung jawab individu harus diberikan,” kata Kepala EIPR Hossam Bahgat. (Fa, Rpb, Cos)