POL - 11 Juli 2023 COS - 11 Juli 2023 Fraksi Partai Demokrat mendukung rencana para tenaga kesehatan (telanjang) melakukan aksi mogok massal di seluruh Indonesia jika undang-undang kesehatan disetujui di DPR RI. Sebab, undang-undang kesehatan terbukti merugikan tenaga kesehatan, berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. "Saya kira ini langkah yang sejalan dengan keinginan mereka," kata anggota Badan Legislatif dari Partai Demokrat (Baleg) Santoso kepada wartawan, Selasa (11/7) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Santoso, pemerintah dan fraksi DPR RI harus mendengarkan keinginan berbagai organisasi profesi kesehatan yang menentang pengesahan undang-undang tersebut, jika mogok massal tenaga kesehatan dianggap berbahaya karena berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. hukum kesehatan "Sebelum itu terjadi, politisi dan pemerintah harus mempertimbangkan bahwa profesional kesehatan juga harus dilibatkan." Jadi jangan atas nama kekuasaan, atas nama seluruh bangsa, tapi korbankan orang yang bekerja untuk kesehatan, untuk bangsa," ujarnya. “Sebagai warga negara, mereka juga memiliki hak untuk dilindungi dan diatur sesuai dengan profesinya”, tambah politikus demokrasi ini. Selain itu, Santoso juga mendukung gugatan konstitusional tenaga kesehatan yang menolak meratifikasi UU Pelayanan Kesehatan dengan mengajukan uji materiil (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Karena Demokrat akan menolak jika ini disahkan, cara konstitusionalnya adalah judicial review (JR). Makanya kami dukung dia." Lima organisasi profesi kesehatan, dalam hal ini Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan Dokter Gigi Indonesia . (PDGI) mengancam mogok jika DPR RI mengesahkan RUU kesehatan. Hal itu ditegaskan Dirjen PPNI Harif Fadhilah saat ratusan tenaga kesehatan (telanjang) berkumpul di depan gedung DPR RI di Jalan Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta pada Selasa (7/11) untuk unjuk rasa menolak RUU Kesehatan. “Opsi mogok dibahas secara intensif dengan lima OP (serikat pekerja). Yang pertama sementara kita lakukan bersama, lima badan profesi terdiri dari dokter, perawat, bidan, apoteker, dan dokter gigi,” ujar Harif.  Partai Demokrat dukung aksi pemogokan kerja kesehatan massal yang menolak RUU perawatan kesehatan (anr, pri ,cos)