Cos - 03 Juli 2023  Kini Komisi X DPR Minta Untuk Kemendikbud Tangani Sebuah Kasus Siswa Temanggung Yang Bakar Sekolah Jakarta - Syaiful Huda, Ketua Komisi Huda, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim untuk menyelidiki penyebab masalah yang menyebabkan siswa membakar sekolah. “Pertama, kami menghimbau kepada Kemendikbud dan Dinas Pendidikan untuk segera menenangkan diri di mana sebenarnya permasalahannya. Sehingga sebelum masuk ke ranah hukum dan bisa disidangkan, akan dilimpahkan ke tangan polisi." Huda kepada wartawan, Minggu (7 Februari 2023). — Pada saat yang sama, saya percaya bahwa sekolah, layanan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus membentuk tim mereka sendiri dan saling menggantikan, sehingga kita tahu persis apa yang terjadi. Karena saya merasa ketika seorang siswa membakar sekolahnya, itu hanyalah puncak gunung es dari bullying dalam berbagai bentuknya," imbuhnya. Huda khawatir kasus ini akan membuat siswa yang diduga pelaku pembakaran memercayai sekolah tersebut. Dia ingin kasus ini ditanggapi dengan serius. “Kalau ini terjadi, berarti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga pendidikan, harus segera menyusun model untuk menangani masalah ini lebih serius lagi. Selama ini bullying identik dengan pelajar, kalau begitu.” Ini benar-benar tentang guru dll. Membakar sekolah berarti institusi pendidikan menjadi sasaran. Jadi, kepercayaan siswa yang menjadi korban bullying ada di level lembaga sekolah, mereka tidak percaya pada lembaga sekolah. "Saya mengimbau Anda untuk tidak menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum saja," kata Huda. [caption id="attachment_12341" align="aligncenter" width="1265"] Potret Syaiful Huda, Ketua Komisi Huda, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim untuk menyelidiki penyebab masalah (Viva)[/caption] Selain itu, Huda mengimbau para siswa yang membakar sekolah ini untuk tidak menelantarkan mereka. Ia meminta komunikasi antara dinas pendidikan dan pihak sekolah dengan para siswa pelaku pembakaran. “Saya sangat prihatin anak ini akan ditelantarkan oleh semua pihak. Oleh karena itu pihak sekolah harus berinisiatif, Kemendikbud, Dinas Pendidikan, menyambut baik yang terlibat dan mengajak untuk berdialog. “Ini sangat penting karena ini masalah psikologis dan harus dicarikan solusi psikologisnya. Jadi tidak bisa diserahkan begitu saja ke masalah hukum," jelasnya. Sebelum memaparkan prosedur hukumnya, Ketua DPP PKB meminta sanksi sosial harus diutamakan dalam kasus ini. Sebab, kata dia, koruptor yang masih anak-anak masih punya kesempatan untuk ditebus. "Ketiga, saya tidak tahu persis bagaimana suasana intimidasi ini dan bagaimana mencari solusinya, tetapi saya merasa sebagai anak di level ini, saya merasa bahwa sanksi sosial harus menjadi pilihan pertama dan pilihan pidana. ." Oleh karena itu, menurut saya sanksi sosial harus menjadi pilihan utama sebelum sanksi pidana," kata Huda. “Karena ini masih mahasiswa, saya kira potensi mereka untuk berubah lebih besar. Oleh karena itu, sanksi sosial menjadi pilihan sebelum sanksi pidana,” imbuhnya. Huda kembali mengingatkan Kemendikbud untuk mengusut kasus tersebut. Dia tidak ingin menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke tangan penegak hukum. “Yang terpenting Kemendikbud, dinas harus berinisiatif, tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, tapi biarkan berjalan sebagaimana mestinya, dan stakeholders pendidikan Kemendikbud” dan Badan Pendidikan Nasional Finlandia, dan sekolah-sekolah itu sendiri harus mengambil inisiatif,” katanya.  Kini Komisi X DPR Minta Untuk Kemendikbud Tangani Sebuah Kasus Siswa Temanggung Yang Bakar Sekolah (Dyp, Dtk, Cos)