COS - 16 Juni 2023 Pelantikan terduga pelaku kekerasan seksual menjadi pejabat di salah satu fakultas di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, menimbulkan polemik.  Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unsoed, Dr Tri Wuryaningsih mengatakan, telah menangani kasus tersebut.  Pihaknya juga telah mengeluarkan rekomendasi kepada rektor terkait sanksi yang diberikan kepada terduga pelaku. "Kami menerima laporan tanggal 16 Meret 2023, untuk kejadiannya sudah lama," kata Triwur saat dihubungi, Kamis (15/6/2023).  Triwur mengatakan pihak pelapor dan terlapor adalah dosen di kampus. Meski merupakan kejadian lama, kata Triwur, berdasarkan peraturan menteri, laporan masih bisa dilacak selama pelapor dan terlapor masih aktif di kampus.  "Kami menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa terlapor, pelapor, saksi, mengumpulkan alat bukti. Kemudian membuat kajian, kesimpulan sampai rekomedasi sanksi," jelas Triwur.  Namun, Triwur tidak memberikan informasi mengenai sanksi yang direkomendasikan terhadap para terduga pelaku. Pasalnya, menurut Triwur, pemberian sanksi menjadi tanggung jawab rektor sepenuhnya. "Saya tidak bisa menyampaikan (hasilnya), yang jelas sanksi kan ada ringan, sedang dan berat. Tugas satgas selesai ketika memberikan rekomendasi kepada rektor," jelas Triwur.  Hal ini menyusul kabar bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed memprotes penunjukkan terduga pelaku pelecehan seksual sebagai pengurus kampus. Mahasiswa menggelar acara Pita Hitam pada Kamis (14/06/2023). Banyak pembicara juga menyuarakan keprihatinan mereka dengan membuat status pita hitam di aplikasi WhatsApp. (Fa, Kom, Cos)