Muhadjir Lapor Jokowi soal Usul Muhammadiyah Libur Idul Adha 28 Juni
- Penulis : Dimas Anugerah Wicaksono
- Kamis, 15 Juni 2023 05:21 WIB
COS - 15 Juni 2023 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku telah melapor ke Presiden Jokowi soal usul PP Muhammadiyah untuk libur 28 Juni 2023 jika terdapat perbedaan tanggal Hari Raya Iduladha 1444 H dengan yang ditetapkan pemerintah. "Kalau lapor sudah," kata Muhadjir di Kawasan Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6). Ia menyatakan belum ada arahan dari Jokowi kepada dirinya untuk menindaklanjuti usul tersebut. "Kan cuti bersama itu kan pakai perpres, kalau presiden belum memberikan arahan ya belum," katanya. Sejauh ini, pemerintah belum menetapkan tanggal Idul Adha 1444 H. Kementerian Agama mengagendakan rapat isbat untuk menentukan apakah Idul Adha akan dilaksanakan pada 18 Juni. Sedangkan berdasarkan pendapat moderator pusat Muhammadiyah mengenai penetapan hasil Hisab bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah 1444 H, telah dijelaskan bahwa Hari Raya Iduladha atau 10 Zulhijah 1444 H. H jatuh pada Rabu, 28 Juni 2023. Keputusan ini berdasarkan kriteria Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menjelaskan, perhitungan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah kemungkinan berbeda dengan Kementerian Agama. Hal ini dikarenakan ketinggian hilal pada tanggal 29 Zulkaidah 1444 H kurang dari 3 derajat. Berdasarkan hal itu, lanjutnya, sangat mungkin rapat Isbat yang digelar Kementerian Agama akan memutuskan matinya Idul Adha pada Kamis, 29 Juni 2023 Masehi. "Jadi liburnya dua hari, yaitu tanggal 28 atau 29 Juni 2023," kata Mu'ti dalam keterangannya di laman resmi Muhammadiyah. Dia menjelaskan, diusulkan untuk memilih 28 Juni sebagai hari libur agar warga Muhammadiyah bisa melaksanakan salat Id dengan tenang dan khusyuk. Beberapa tahun lalu, banyak warga Muhammadiyah yang menjadi pejabat dan pegawai negeri sipil di berbagai daerah harus datang ke kantor pada hari warga Muhammadiyah lainnya melaksanakan salat Idul Fitri. "Saya kira yang pegawai negeri setuju itu. Ini usul Pak Wakil Walikota, karena pernah ada warga Muhammadiyah yang menjadi ASN tidak ikut lebaran (Iduladha) karena harus pergi ke kantor," ucap Mu'ti. (Fa, Cnn, Cos)