Cos - 05 Juni 2023 Faisal Basri Mengungkap Pada Era Jokowi Ini Super Boros, Dan Ini Alasannya Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sangat boros. Hal ini dilaporkan oleh Faisal Basri, kepala ekonom di INDEF. Menurutnya, pemborosan ini tercermin dari jarak belanja pemerintah dan tarif pajak yang sangat jauh. Konsekuensinya, pemerintah terpaksa mengambil utang untuk mengisi kesenjangan atau gap tersebut. “Di era Jokowi, belanja tidak turun, tapi tarif pajak terus turun. Itu mulai terbuka dan ini harus ditutup dengan hutang. Utang itu bagus, tapi untuk kepentingan produksi, sehingga tidak membebani generasi mendatang," ujarnya dalam acara Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Jumat (2/6/2023). Menurut Faisal, tingginya biaya pembangunan di era Jokowi terlihat dari data Incremental Capital Production Ratio (ICOR), sebuah indikator yang mengukur rasio modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi atau output ekonomi. Baca Juga : DPD RI menganggarkan Rp 4,8 miliar untuk renovasi toilet Rata-rata ICOR pada era Soeharto terhadap SBY berfluktuasi antara 4% hingga 4,6%. Padahal di era Jokowi, periode pertama 6,5%. “Jadi lebih dari separuh modal tambahan itu dibutuhkan untuk membangun jembatan atau jalan sepanjang satu kilometer. Misal 2020 negatif, 2021-2022 7,3%. Itu sangat boros. Artinya tidak produktif,” jelasnya. Selain itu, lanjut Faisal, pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan. Hal ini tercermin dari angka harapan hidup warga negara Indonesia yang terus menurun selama dua tahun terakhir. [caption id="attachment_10579" align="aligncenter" width="450"] Potret Faisal Basri[/caption] “Faktanya, angka harapan hidup Indonesia menurun dalam dua tahun terakhir. Kami mencapai 70 tahun, sekarang kami baru berusia 67 tahun. (Dibandingkan dengan) Timor Timur kami hidup lebih pendek.” Jika ingin memprotes pemerintah bahwa informasi tersebut tidak benar, proteslah Bank Dunia. Saya menggunakan Bank Dunia sebagai pembanding,” ujarnya. Di sisi lain, Faisal juga mengangkat isu infrastruktur maritim yang ia perjuangkan di awal masa kepresidenannya. Saat itu, Jokowi mengakui potensi sektor maritim Indonesia sangat besar, namun sayangnya perbaikan poros maritim Indonesia, termasuk Tol Laut, tidak menggembirakan. Baca Juga : DPD RI menganggarkan Rp 4,8 miliar untuk renovasi toilet “Praktisnya, tidak ada yang dilakukan kecuali jalur laut, yang sebenarnya tidak kita dengar lagi, dan dampak pembangunan infrastruktur mengarah pada peningkatan konektivitas.” Logikanya, ini mengurangi biaya logistik. Nah, biaya logistik bervariasi sebesar 20%. Sesuatu yang salah. “Desainnya aneh banget, seperti tidak dibuat dengan desain yang bagus,” pungkasnya.   Faisal Basri Mengungkap Pada Era Jokowi Ini Super Boros, Dan Ini Alasannya (Dyp, Cnbc, Cos)